Lantaknews.com. Praktik pungutan liar yang membayangi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini berada dalam pusaran sorotan tajam.
Badan Gizi Nasional (BGN) membongkar adanya laporan indikasi pemicu penyimpangan berupa tarikan setoran yang dibebankan oleh oknum yayasan kepada pihak mitra penyedia makanan, sebuah temuan yang mengancam mutu gizi bagi para penerima manfaat.
Berdasarkan laporan yang diterima BGN, besaran potongan dana tersebut terbilang fantastis untuk skala produksi massal, yakni berkisar antara Rp1.500 hingga Rp2.000 untuk setiap porsi makanan yang disalurkan.
Potongan di tingkat basis ini dinilai merusak skema pembiayaan ideal yang dirancang pemerintah untuk mencukupi kebutuhan gizi masyarakat.
Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, menegaskan bahwa pemangkasan anggaran secara sepihak tersebut langsung berdampak sistemik terhadap mutu hidangan.
Menurutnya, ketika margin operasional mitra digerus oleh pungutan tak resmi, risiko terbesar yang paling nyata adalah penurunan kualitas bahan baku, porsi, hingga nilai gizi pada menu yang disajikan.
“Ada mitra, dia dipotong Rp1.500, ada yang dipotong Rp2.000, bayangkan! Yang terjadi adalah karena dipotong, dia makan menunya itu dikurangi kualitasnya. Ini tidak boleh lagi terjadi,” tegas Sudaryono dalam keterangan resminya dikutip Sabtu, (3/10/2026).
Potongan biaya operasional yang dibebankan kepada mitra secara langsung menekan kalkulasi belanja bahan baku makanan.
Kondisi menakutkan ini memaksa penyedia jasa memutar otak dan berpotensi memangkas standar nutrisi maupun kesegaran komoditas pangan demi menutup celah kerugian akibat setoran ilegal tersebut.
Merespons persoalan kritis ini, BGN memastikan tidak akan tinggal diam dan berjanji akan mengidentifikasi serta menindaklanjuti setiap celah kebocoran.
Langkah perbaikan menyeluruh dan evaluasi berkesinambungan tengah digencarkan agar praktik pemotongan alokasi anggaran tidak kembali terulang dalam rantai distribusi program MBG di masa mendatang.
Selain itu, BGN mengimbau dan mendorong seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tingkat pengelola, yayasan, hingga mitra penyedia di lapangan, untuk memegang teguh integritas serta transparansi pengelolaan anggaran.
Pengawasan berlapis dan ketat diakui menjadi kunci utama agar dana publik yang dialokasikan benar-benar terkonversi menjadi sajian bergizi tinggi yang utuh di piring para penerima manfaat.
Komitmen BGN dalam mengawal kebersihan tata kelola program MBG dipastikan bakal berjalan paralel dengan pembenahan sistemik di internal organisasi.
Seluruh laporan penyimpangan yang masuk, terutama yang berkaitan langsung dengan pemangkasan hak gizi masyarakat, ditegaskan bakal menjadi bahan evaluasi prioritas demi menjamin keberlanjutan program nasional ini. (Red)
