Lantaknews.com. Dompak-Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyerahkan bantuan hibah barang dan kendaraan kepada badan dan lembaga nirlaba yang bersifat sukarela dan bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Penyerahan bantuan berlangsung di Graha Kepri, Rabu (28/10/2026), sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap lembaga yang berperan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan, bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menindaklanjuti aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang diserap oleh anggota DPRD Kepri saat melaksanakan reses.
“Ketika masa reses, anggota DPRD turun langsung ke masyarakat untuk mencatat kebutuhan dan aspirasi yang ada. Aspirasi itu kemudian disampaikan kepada gubernur untuk dibahas bersama tim eksekutif. Dari situ, kita evaluasi dan tindak lanjuti sesuai kebutuhan serta kemampuan anggaran daerah,” ujar Ansar.
Ansar mengapresiasi komitmen anggota DPRD Kepri yang terus memperjuangkan kebutuhan masyarakat melalui berbagai program bantuan. Menurutnya, sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan program pemerintah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Foto bersama penerima hibah.
Ia menyadari bahwa kondisi anggaran daerah terus mengalami dinamika dan penyesuaian. Namun, Pemerintah Provinsi Kepri tetap berupaya menjaga keberlanjutan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Alhamdulillah, di tengah kondisi anggaran yang berfluktuasi, kita masih bisa memberikan bantuan. Saya berterima kasih kepada teman-teman DPRD yang terus memikirkan kepentingan masyarakat. Harapan kita, ke depan anggaran untuk program-program seperti ini bisa semakin besar,” katanya.
Selain hibah barang dan kendaraan, Ansar menjelaskan bahwa Pemprov Kepri juga menjalankan berbagai program perlindungan sosial, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi.
Salah satunya melalui pemberian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi nelayan. Program yang telah berjalan selama empat tahun tersebut memberikan perlindungan kepada nelayan apabila mengalami risiko kecelakaan kerja hingga meninggal dunia.
Pemprov Kepri juga memperluas perlindungan serupa kepada petani sejak dua tahun terakhir, dengan jumlah penerima yang mendekati 10 ribu orang. Melalui program tersebut, keluarga peserta yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja berhak mendapatkan santunan sesuai ketentuan BPJS Ketenagakerjaan. Anak peserta juga berkesempatan memperoleh beasiswa pendidikan hingga perguruan tinggi sesuai persyaratan program.
Pada tahun ini, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan turut diperluas kepada pengemudi ojek daring di sejumlah kabupaten dan kota, termasuk Kota Batam.
“Program perlindungan seperti ini harus terus dipertahankan, siapa pun gubernurnya nanti. Kita ingin masyarakat kecil, seperti nelayan, petani, dan pekerja sektor informal, mendapatkan perlindungan ketika menghadapi risiko dalam menjalankan pekerjaannya,” tegas Ansar.
Di bidang kesehatan, Pemprov Kepri terus memperkuat kerja sama pembiayaan dengan pemerintah pusat untuk memperluas cakupan jaminan kesehatan masyarakat. Ansar menyebutkan, cakupan jaminan kesehatan di Kepri telah mencapai sekitar 90 persen.
Pemprov Kepri juga melanjutkan program penyambungan listrik gratis bagi masyarakat di pulau-pulau yang belum menikmati akses listrik secara memadai. Hingga saat ini, program tersebut telah menjangkau lebih dari 15 ribu rumah tangga.
Ansar mengatakan, pemerintah terus berkoordinasi dengan PT PLN untuk meningkatkan kualitas layanan kelistrikan, terutama di pulau-pulau yang masih menikmati pasokan listrik terbatas, yakni sekitar 14 jam sehari, agar dapat memperoleh layanan hingga 24 jam.
“Kita ingin masyarakat di pulau-pulau juga bisa menikmati listrik secara optimal. Karena itu, upaya meningkatkan layanan listrik dari 14 jam menjadi 24 jam terus kita dorong bersama PLN,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ansar menyampaikan bahwa Pemprov Kepri juga tengah membangun Museum dan Monumen Bahasa Nasional di Pulau Penyengat. Pembangunan tersebut menjadi bagian dari upaya melestarikan sejarah dan memperkuat identitas kebangsaan.
Menurutnya, Pulau Penyengat memiliki nilai historis penting dalam perkembangan bahasa Melayu yang menjadi salah satu fondasi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa.
Ansar berharap berbagai program pembangunan, bantuan hibah, serta perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah dapat terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kepulauan Riau.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua I DPRD Kepri sekaligus Ketua TP-PKK Provinsi Kepri Dewi Kumalasari Ansar, anggota DPRD Kepri Asmin Patros, Bobby Jayanto, Suigwan, Lik Khai, Yusrizal, Zainal Abidin, Sahat Sianturi, Aman, Ririn Warsiti, Suhadi, dan Tumlal Ari Mangasi Pasaribu.
Hadir pula Tim Percepatan Pembangunan Provinsi Kepri Syarifah Normawati dan Sarafudin Aluan, Widya Iswara Utama Kepri Lamidi, Asisten Administrasi Umum Junaidi, Kepala Dinas PMPTSP Hasfarizal Handra, serta para penerima hibah dari badan dan lembaga nirlaba.(Red)
