Lantaknews.com. Jakarta-Pasar sering kali tidak mengenal slogan. Ia tidak tunduk pada pidato, tidak patuh pada tepuk tangan, dan tidak luluh oleh narasi optimisme. Pasar memiliki bahasa sendiri: angka, sentimen, dan kepercayaan. Ketika rupiah mulai mengalami tekanan, para pelaku ekonomi membaca gejala itu dengan cara yang berbeda dari politisi. Sebab sejarah Indonesia menyimpan memori kolektif yang belum sepenuhnya padam: 1998.
Melemahnya rupiah bukan sekadar soal angka di papan kurs mata uang. Bagi bangsa ini, ia adalah trauma politik sekaligus trauma sosial. Tahun 1998 mengajarkan bahwa gejolak mata uang dapat menjadi awal dari rangkaian efek domino yang menghancurkan fondasi kekuasaan yang tampak kokoh. Krisis bermula dari tekanan ekonomi, berubah menjadi krisis kepercayaan, lalu menjalar menjadi instabilitas sosial-politik yang akhirnya memaksa Presiden Soeharto mengakhiri kekuasaannya setelah lebih dari tiga dekade.
Nama Prabowo Subianto tentu tidak dapat dipisahkan dari periode tersebut. Ia bukan sekadar saksi sejarah, tetapi bagian dari pusaran besar yang mengguncang Indonesia saat itu. Maka wajar bila setiap kali bayang-bayang pelemahan rupiah muncul, memori kolektif itu ikut muncul kembali. Bukan karena kondisi hari ini identik dengan 1998, melainkan karena sejarah memiliki kebiasaan buruk: ia sering datang kembali dengan wajah yang berbeda.
Di sinilah menariknya peristiwa di Istana. Berdasarkan pantauan, sejumlah pejabat ekonomi datang silih berganti sejak pukul 16.00 WIB. Hadir Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur BI Perry Warjiyo, hingga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani. Pertemuan tertutup dilakukan untuk membahas strategi menyelamatkan rupiah dari tekanan global, termasuk ancaman kenaikan biaya impor energi akibat konflik geopolitik Timur Tengah.
Pertanyaannya sederhana: bila semuanya baik-baik saja, mengapa rapat darurat harus dilakukan dengan intensitas seperti itu?
Tentu pemerintah memiliki jawaban. Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa situasi saat ini berbeda dengan 1998. Menurutnya, kala itu terjadi kesalahan kebijakan, resesi, dan instabilitas sosial-politik, sedangkan sekarang ekonomi justru tumbuh 5,61 persen pada kuartal pertama.
Secara teknis, argumentasi itu dapat dipahami. Memang Indonesia hari ini tidak sama dengan Indonesia 1998. Sistem perbankan lebih kuat, cadangan devisa lebih besar, regulasi lebih matang, dan stabilitas makroekonomi relatif lebih terjaga.
Namun politik tidak hanya bergerak melalui data statistik. Politik bergerak melalui persepsi.
Karena itu publik berhak bertanya: jika keadaan sungguh setenang yang digambarkan, mengapa para petinggi ekonomi harus dipanggil bergantian ke Istana? Mengapa bahasa optimisme justru semakin menggelegar ketika pasar mulai menunjukkan kegelisahannya?
Dalam dunia politik, semakin keras narasi ketenangan diteriakkan, kadang-kadang justru semakin besar kecemasan yang sedang berusaha ditutupi. Bukan berarti kepanikan benar-benar terjadi, tetapi sering kali penguasa berusaha memastikan publik tidak ikut panik sebelum kepanikan itu menular.
Mungkin bukan Prabowo yang panik. Itu kesimpulan yang terlalu jauh. Tetapi negara tampaknya sedang menunjukkan tanda-tanda kewaspadaan yang serius. Dan kewaspadaan yang serius biasanya lahir karena ada sesuatu yang dianggap cukup mengkhawatirkan.
Sejarah 1998 mungkin memang tidak sedang terulang. Namun sejarah mempunyai cara untuk mengingatkan manusia: runtuhnya sebuah bangunan besar hampir tidak pernah dimulai oleh suara ledakan yang keras. Ia sering dimulai oleh retakan-retakan kecil yang mula-mula dianggap sepele.
Dan dalam politik, kadang yang paling menakutkan bukanlah ketika rupiah jatuh. Yang lebih menakutkan adalah ketika kepercayaan mulai ikut melemah bersamanya. (Red)
