Ocit Abdurrosyid Siddiq
Alumnus LK 1 HMI Komisariat Fakultas Ushuluddin IAIN SGD Bandung
Pagi itu, saya membuka sebuah file PDF dengan rasa ingin tahu yang sederhana. Judulnya cukup membuat mata berhenti: Islam Ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam. Saya membayangkan akan menemukan sebuah buku utuh yang, menurut keterangan bibliografisnya, mencapai xxii + 346 halaman. Tetapi setelah membuka dan membaca sampai halaman 42, saya justru mendapati bagian pengantar yang kemudian berhenti, sementara halaman-halaman berikutnya kosong. Maka saya harus jujur sejak awal: saya belum membaca keseluruhan buku itu. Yang saya baca baru cover, keterangan awal, dan bagian pengantar yang tersedia dalam PDF. Karena itu, tulisan ini bukan resensi atas keseluruhan buku, melainkan renungan atas judul, pengantar, konteks, dan kontroversi yang mengitarinya.
Anehnya, justru karena belum selesai membaca, saya sudah memperoleh sesuatu yang cukup menarik: sebuah pertanyaan. Buku belum selesai saya baca, tetapi judulnya sudah selesai mengajak saya berpikir. Saya kira di situlah kekuatan sekaligus kelemahan sebuah judul buku. Judul bekerja lebih cepat daripada isi. Ia menjadi pintu pertama yang diketuk pembaca, bahkan sebelum halaman pertama dibuka. Orang yang membaca keseluruhan buku mungkin akan memahami maksud istilah “Islam ala Prabowo” sebagaimana dijelaskan oleh penyusunnya. Namun orang yang hanya melihat cover, membaca judul, atau menemukan potongannya di media sosial, bisa saja menangkap makna yang sama sekali berbeda.
Dalam pengantar buku, penyusun sebenarnya menyadari persoalan tersebut. Mereka bahkan mengajukan sejumlah pertanyaan yang mungkin muncul dari judul itu: apakah “Islam ala Prabowo” merupakan mazhab baru, gagasan teologis baru, biografi keagamaan, atau buku politik dengan perspektif Islam. Pengantar kemudian menjelaskan bahwa istilah tersebut tidak dimaksudkan sebagai mazhab, aliran fikih, akidah, atau teologi baru, melainkan sebagai cara untuk membaca bagaimana nilai-nilai Islam dipandang hadir dalam kehidupan dan kepemimpinan Prabowo. Penjelasan ini cukup terang setelah dibaca, tetapi persoalannya justru sederhana: tidak semua orang membaca sampai bagian yang memberikan penjelasan itu.
Di sinilah saya teringat polemik yang pernah muncul ketika istilah Islam Nusantara ramai diperbincangkan. Saya tidak hendak menyamakan keduanya, karena konteks dan konseptualisasinya jelas berbeda. “Nusantara” menunjuk ruang sejarah dan kebudayaan, sedangkan “Prabowo” menunjuk seorang individu yang kebetulan sekaligus merupakan Presiden Republik Indonesia. Tetapi secara bahasa, keduanya sama-sama memperlihatkan bagaimana kata “Islam” diberi predikat tambahan. Publik kemudian bertanya, Islam yang mana? Mengapa Islam harus diberi nama? Apakah predikat tersebut sekadar membantu menjelaskan corak keberislaman, atau justru secara perlahan menciptakan kesan bahwa Islam dapat direpresentasikan oleh identitas tertentu?
Saya kira pertanyaan itu tidak perlu dijawab dengan kemarahan. Istilah tidak selalu salah hanya karena menimbulkan perdebatan. Kadang sebuah istilah justru lahir untuk membantu manusia menjelaskan sesuatu yang kompleks. Masalahnya muncul ketika istilah itu memasuki ruang publik dan mengalami nasib yang berbeda dari maksud pembuatnya. Dalam bahasa sederhana, maksud pembuat buku belum tentu sama dengan kesan pembacanya. Sebuah istilah bisa memiliki pengertian akademik yang sangat hati-hati, tetapi ketika dipadatkan menjadi judul di sampul buku, ia bisa berubah menjadi slogan yang jauh lebih sederhana. Dan slogan, seperti kita tahu, sering lebih cepat beredar daripada penjelasan.
Persoalan menjadi semakin menarik ketika kita berhenti sejenak pada kata “ala”. “Prabowo dan Islam” terasa berbeda dengan “Prabowo dalam Perspektif Islam”. “Keislaman Prabowo” juga berbeda nuansanya dengan “Islam Ala Prabowo”. Yang pertama menempatkan Prabowo sebagai objek pembicaraan. Yang kedua menempatkan hubungan Prabowo dan Islam sebagai perspektif. Tetapi yang terakhir dapat terdengar seperti Islam sedang memperoleh sebuah versi personal: Islam ala Prabowo. Padahal pengantar buku sendiri berusaha menjelaskan bahwa maksudnya bukan demikian. Saya kira di sinilah problem editorialnya: sebuah judul mungkin dapat dijelaskan, tetapi judul yang baik semestinya juga membantu menjelaskan sebelum pembaca memerlukan penjelasan.
Lebih jauh lagi, saya membayangkan seorang pembaca yang tidak membaca buku secara utuh. Ia melihat judul Islam Ala Prabowo, kemudian mengetahui bahwa buku itu berisi pandangan atau kesaksian sejumlah tokoh mengenai keberislaman dan kepemimpinan Prabowo. Bukankah mungkin muncul dugaan yang agak nakal: “Wah, ini buku kumpulan orang-orang yang sedang memuji presiden.” Dari sinilah, dengan sedikit sarkasme warung kopi, saya punya dugaan jangan-jangan para penulisnya dianggap “penjilat”. Tentu saya tidak akan menjadikan kata itu sebagai kesimpulan. Tetapi sebagai risiko persepsi, ia nyata dan layak dibicarakan.
Seseorang yang memberikan kesaksian positif tentang seorang pemimpin belum tentu sedang menjilat. Ia mungkin benar-benar mempunyai pengalaman positif. Ia mungkin mempunyai argumentasi akademik. Ia mungkin menyampaikan penilaian yang memang diyakininya. Karena itu, kita tidak boleh menghakimi motif seseorang hanya berdasarkan hasil tulisannya. Tetapi persoalannya bukan hanya niat personal para penulis. Ada juga konstruksi editorial yang mengumpulkan berbagai pandangan itu, menempatkannya dalam satu buku, kemudian memberinya judul yang sangat personal. Maka yang patut dipertanyakan bukan “Apakah mereka penjilat?”, melainkan “Apakah konstruksi buku ini berpotensi membuat mereka terbaca demikian?” Dua pertanyaan itu berbeda, dan perbedaannya penting.
Menariknya, pengantar buku sendiri sudah menyediakan semacam pisau untuk membedah buku tersebut. Ia menyebut adanya risiko terlalu afirmatif, risiko subjektivitas, dan risiko politisasi agama. Bahkan pembaca diajak mempertanyakan apakah fakta yang ditampilkan dapat diverifikasi, apakah interpretasi memiliki dasar, apakah tersedia perspektif berbeda, dan apakah pujian kepada tokoh memiliki pijakan objektif. Saya justru menganggap bagian ini sehat, sebab buku seolah berkata kepada pembacanya: jangan percaya begitu saja. Baca, pahami, bandingkan, verifikasi, kemudian nilai. Dengan demikian, kritik terhadap buku ini tidak harus datang dari luar. Buku itu sendiri telah memberikan standar untuk mengujinya.
Namun di sini terdapat sebuah ironi kecil. Pengantar tersebut juga mengingatkan bahwa masyarakat sekarang cenderung tidak sabar membaca buku panjang. Judul, sampul, potongan informasi, bahkan komentar orang lain sering dianggap sudah cukup untuk membangun penilaian. Saya sepakat dengan kritik tersebut. Tetapi tanggung jawab tidak hanya berada pada pembaca. Jika pembaca bertanggung jawab membaca isi secara utuh, pembuat buku juga bertanggung jawab memilih judul yang komunikatif dan tidak membuka jurang terlalu lebar antara maksud dengan persepsi. Jadi, menurut saya, persoalannya bukan “pembaca salah memahami judul”, melainkan judul memang mempunyai daya untuk membentuk pemahaman pembaca sebelum isi berbicara.
Kontroversi kemudian menjadi lebih sensitif karena buku itu diluncurkan dalam rangkaian Rakornas BAZNAS. Di sinilah saya kira kita perlu menjaga kejernihan berpikir. Kita tidak boleh mencampuradukkan antara tempat peluncuran, pihak yang menggagas, pihak yang membiayai, dan sumber dana yang digunakan. BAZNAS telah memberikan klarifikasi bahwa dana ZIS tidak digunakan untuk pembuatan atau penerbitan buku tersebut. Maka, sepanjang belum ada bukti yang menunjukkan sebaliknya, tuduhan bahwa uang zakat dipakai untuk membiayai buku tidak sepatutnya diperlakukan sebagai fakta. Kritik tetap boleh hidup, tetapi kritik harus berdiri di atas fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Namun setelah tuduhan penggunaan dana ZIS kita pisahkan, masih tersisa pertanyaan lain yang menurut saya justru lebih menarik. Seorang muzaki tidak hanya menyerahkan uang; ia menyerahkan amanah. Karena itu, ketika seorang muzaki bertanya mengapa lembaga pengelola zakat nasional menjadi bagian dari panggung peluncuran sebuah buku yang secara judul sangat melekat kepada seorang presiden, pertanyaan tersebut tidak otomatis lahir dari kebencian kepada Prabowo. Bisa jadi itu justru lahir dari kepedulian terhadap marwah lembaga yang dipercayainya. Kepercayaan publik tidak hanya dibangun dengan laporan keuangan, tetapi juga dengan persepsi mengenai independensi, kepantasan, dan jarak yang sehat terhadap kekuasaan.
Di titik ini saya ingin membedakan kedekatan kelembagaan dengan kedekatan politik. Lembaga negara tentu tidak mungkin hidup tanpa berhubungan dengan pemerintah. BAZNAS pun mempunyai hubungan kelembagaan dengan negara. Maka bertemu presiden, bekerja sama dengan pemerintah, atau menyelenggarakan kegiatan dalam forum yang dihadiri pejabat bukanlah persoalan pada dirinya sendiri. Yang perlu dijaga adalah agar hubungan itu tidak menciptakan kesan bahwa lembaga publik sedang menjadi kendaraan personalisasi seorang penguasa. Bukan karena penguasanya Prabowo, tetapi karena prinsip tersebut harus berlaku kepada siapa pun yang kelak menduduki kursi kepresidenan.
Keterangan Yusril Ihza Mahendra yang disampaikan kepada publik juga memberi bahan penting untuk membaca persoalan ini. Yusril menjelaskan bahwa dirinya bukan penulis buku tersebut, melainkan narasumber yang diwawancarai tim penyusun. Ia mengatakan tidak pernah melihat transkrip atau naskah sebelum buku terbit, tidak dilibatkan dalam pembahasan judul, serta tidak mengetahui proses penggagasan dan pembiayaannya. Setelah membaca buku secara utuh, ia menilai bagian yang bersumber dari wawancaranya cukup baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Pernyataan itu memperlihatkan pentingnya membedakan antara narasumber, penulis, penyusun, editor, penggagas, penerbit, dan pembiaya. Jangan semua orang yang namanya muncul dalam buku langsung dibebani tanggung jawab atas keseluruhan konstruksi buku.
Yusril juga menganggap substansi buku secara umum tidak memiliki persoalan mendasar, sementara kontroversi lebih banyak dipicu oleh judul Islam Ala Prabowo. Saya kira pendapat ini layak dicatat, tetapi tidak perlu dijadikan pembenaran mutlak. Sebab seseorang yang membaca keseluruhan buku memang memiliki pengetahuan yang lebih lengkap daripada seseorang yang hanya melihat judul. Tetapi sekaligus, orang yang hanya melihat judul tetap mempunyai pengalaman komunikasi yang sah. Kalau sebuah judul menimbulkan pertanyaan besar, pertanyaan itu tidak serta-merta gugur hanya karena isi buku ternyata memberikan penjelasan. Justru kita perlu bertanya mengapa jarak antara judul dan persepsi bisa sejauh itu.
Ada pula kegelisahan saya sendiri ketika membaca bagian pengantar yang tersedia. Saya tidak tahu apakah teks tersebut ditulis seluruhnya oleh manusia, dibantu AI, atau melalui proses editorial tertentu. Saya tidak mempunyai bukti untuk memastikan hal itu. Tetapi sebagai pembaca, saya merasakan gaya yang sangat sistematis, repetitif, normatif, dan kadang terasa kaku. Kalimat-kalimatnya tertata, argumentasinya berlapis, tetapi entah mengapa saya beberapa kali merasa seperti sedang berhadapan dengan teks yang terlalu sempurna secara struktur dan terlalu sedikit menyisakan jejak manusia. Mungkin ini hanya kesan subjektif saya. Namun bukankah pembaca memang berhak mempunyai rasa terhadap tulisan yang dibacanya?
Bagi saya, persoalannya bahkan bukan apakah AI digunakan atau tidak. Pertanyaan yang lebih manusiawi adalah: di mana manusia yang menulisnya? Sebuah tulisan bisa saja seluruhnya dibuat manusia tetapi tetap terasa seperti mesin apabila terlalu sibuk menyusun proposisi dan lupa menghadirkan pengalaman. Sebaliknya, tulisan yang dibantu AI pun dapat terasa manusiawi apabila penulis memasukkan kegelisahan, pengalaman, empati, humor, keraguan, bahkan pengakuan bahwa dirinya tidak tahu. Manusia tidak selalu rapi. Ia bisa berubah pikiran, tersesat sebentar, lalu menemukan jalan. Justru ketidaksempurnaan itulah yang sering membuat sebuah tulisan terasa hidup.
Saya kemudian teringat pada Soekarno dan Soeharto, dua Presiden RI Sebelumnya. Bukan untuk menyamakan ketiganya, melainkan untuk melihat bagaimana seorang presiden hadir dalam narasi. Soekarno melalui “Islam Sontoloyo” memperlihatkan kritik terhadap keberagamaan yang dianggap kehilangan substansi moral. Soeharto melalui “Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya” berbicara mengenai dirinya sendiri dan memberikan versinya atas perjalanan hidup serta kekuasaannya. Sementara “Islam Ala Prabowo”, setidaknya dari materi yang tersedia kepada saya, menghadirkan sejumlah suara tentang keberislaman dan kepemimpinan seorang presiden. Tiga buku, tiga konteks, tetapi satu pertanyaan: siapa berbicara tentang siapa, dan untuk membentuk narasi seperti apa?
Pengantar buku sendiri menempatkan karya tersebut pada persimpangan antara agama, politik, kepemimpinan, sosial, dan kebangsaan. Bahkan ia mengakui bahwa buku tentang seorang presiden selalu memiliki dimensi politik. Karena itu, menurut saya, tidak tepat apabila kita memaksa buku ini menjadi semata-mata buku agama, tetapi juga tidak adil jika langsung menyebutnya sebagai propaganda politik. Yang lebih tepat adalah membacanya sebagai sebuah produk narasi yang lahir dalam konteks tertentu. Dengan cara itu, kita tidak harus memilih antara percaya dan curiga. Kita dapat membaca, menguji, lalu membiarkan kesimpulan tumbuh dari bukti.
Di sinilah pertanyaan tentang Islam sebagai cermin kekuasaan mulai menemukan tempatnya. Agama dapat menjadi cermin untuk menilai kekuasaan: apakah pemimpin adil, amanah, jujur, berpihak kepada yang lemah, dan menggunakan kekuasaan untuk kemaslahatan. Tetapi cermin juga dapat digunakan sebaliknya: kekuasaan bercermin kepada agama untuk memperoleh pantulan moral yang baik. Saya tidak mengatakan bahwa Islam Ala Prabowo pasti melakukan yang kedua. Saya hanya merasa judul, konteks peluncuran, dan posisi Prabowo sebagai presiden membuat pertanyaan itu wajar diajukan. Bahkan pengantar buku sendiri meminta pembaca waspada terhadap risiko politisasi agama.
Karena itu, saya tidak ingin menutup tulisan ini dengan vonis. Saya belum membaca keseluruhan buku, sehingga saya tidak mempunyai alasan untuk menghakimi keseluruhan isinya. Saya juga tidak ingin menuduh BAZNAS menggunakan dana zakat untuk membiayai buku tanpa bukti. Saya tidak ingin menyebut para penulis sebagai penjilat hanya karena mereka menulis tentang Prabowo. Bahkan dugaan bahwa pengantar dibantu AI pun saya tempatkan sebagai kesan, bukan fakta. Barangkali justru sikap semacam inilah yang diperlukan dalam membaca persoalan publik: berani bertanya tanpa tergesa-gesa menjawab, berani mengkritik tanpa kehilangan keadilan, dan berani mengakui batas pengetahuan sendiri.
Mungkin yang mengusik saya bukan semata-mata buku itu, melainkan hubungan yang lebih luas antara nama, agama, dan kekuasaan. Islam terlalu luas untuk dimiliki satu orang, satu kelompok, satu lembaga, apalagi satu penguasa. Seorang presiden tentu boleh memiliki keberislaman, boleh mengamalkan ajaran Islam, bahkan boleh menjadi teladan dalam hal-hal tertentu. Tetapi ketika kata “Islam” diletakkan di depan nama seorang presiden, kita wajar berhenti sejenak dan bertanya: apakah kita sedang membaca agama melalui manusia, atau sedang membaca manusia melalui agama? Pertanyaan itu tidak harus menghasilkan permusuhan. Ia cukup menjadi ruang untuk berpikir.
Mungkin itulah sebabnya saya lebih menyukai judul “Ketika Agama Menjadi Cermin Kekuasaan” daripada sekadar memperdebatkan apakah Islam Ala Prabowo benar atau salah. Sebab persoalannya jauh lebih besar daripada satu buku dan satu nama. Ia menyentuh cara kita memahami agama, cara kita membaca pemimpin, cara lembaga publik menjaga jarak dari kekuasaan, dan cara pembaca membedakan fakta dari kesan. Saya belum selesai membaca bukunya. Tetapi saya sudah belajar sesuatu dari judulnya: sebuah judul dapat membuka pintu, tetapi ia juga dapat memasang cermin. Dan ketika yang tercermin adalah agama di hadapan kekuasaan, kita patut bertanya siapa yang memegang cermin itu. Wallahualam.*
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Rabu, 9 September 2026
