Paripurna DPR RI Setujui 15 RUU Kabupaten/Kota Jadi UU, Mendagri: Perkuat Kepastian Hukum Tata Kelola Pemerintahan Daerah Ketua DPRD Lingga Menghadiri Pembukaan Turnamen Berjung Cup II Musda V MUI Kepri, KH Imran Effendy Hasibuan Terpilih Jadi Ketua MUI Kepri Abdul Kohar Ruslan: UU Reforma Agraria Disahkan, Anak Muda Harus Ikut Memastikan Keadilan Agraria Gubernur Ansar Gotong Royong Bersama OPD Jaga Kebersihan Pulau Penyengat Cegah Korupsi, Sekda Misni Minta Pengendalian Diperkuat di Setiap Perangkat Daerah

Nasional

Setelah Peresmian Lima Kodam Baru, Berlanjut Pelantikan Pangdam di Monas

badge-check


					Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (17/8/2026). Perbesar

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (17/8/2026).

Lantaknews.com. Jakarta-TNI AD bakal memiliki Lima Kodam per 5 Oktober 2026. Peresmian lima Kodam baru tersebut akan dilakukan oleh Presiden RI pada peringatan HUT ke-81 TNI di Monas, Jakarta Pusat. Informasi yang didapatkan Republika, setelah peresmian sejumlah satuan baru termasuk Kodam, RI 1 juga bakal melantik lima Pangdam baru.

Adapun Kodam baru tersebut terbentuk di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku Utara (Malut), dan Papua Tengah (Papteng), masih belum diketahui. TNI AD berencana mendirikan 38 Kodam se-Indonesia dari 21 Kodam yang sudah berdiri hingga 2026.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menjelaskan, tugas Kodam baru sama seperti Kodam eksisting yang sudah berdiri di 21 provinsi. Kodam baru bakal bertaggung jawab menjalankan kegiatan teritorial seperti menjaga keamanan warga hingga pendataan serta pengerjaan fasilitas umum yang rusak.

“Tetapi jika kondisi darurat, kodam ini lah nanti yang memimpin untuk melakukan perlawanan terhadap musuh. Itu dibilangnya perlawanan rakyat semesta,” ujar Maruli di Monas, Sabtu.

Dia mencontohkan, Kodam di Papteng bakal bertanggung jawab menangani konflik dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Maruli menyebut, masalah OPM memang menjadi kewenangan Satgas TNI Habema. Meski begitu, Kodam Tapteng ikut bertugas menjaga teritorial.

“Kalau untuk OPM ini satgas yang mengurus. Setelah mereka memastikan sebuah daerah berhasil dikuasai dan aman, barulah kodam masuk ke situ untuk kegiatan teritorial,” ucap Maruli. (Red)

Baca Lainnya

Paripurna DPR RI Setujui 15 RUU Kabupaten/Kota Jadi UU, Mendagri: Perkuat Kepastian Hukum Tata Kelola Pemerintahan Daerah

22 September 2026 - 21:49 WIB

Pemprov Kepri dan DPRD Setujui Ranperda Perubahan APBD 2026 Jadi Perda

22 September 2026 - 12:28 WIB

Pengurus RW Bukit Bestari Dikukuhkan, Lis Darmansyah Tekankan Penguatan Data dan Pelayanan

22 September 2026 - 12:16 WIB

Hadiri Musda MUI Kepri, Gubernur Ansar: Momentum Evaluasi dan Regenerasi

22 September 2026 - 07:26 WIB

Erlita Tindaklanjuti Arahan Pusat, Tata Kelola PKK hingga Posyandu dan Dekranasda Diperkuat

21 September 2026 - 14:50 WIB

Trending di Batam