Lantaknews.com. Dompak-Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) V Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kepulauan Riau yang berlangsung di Hotel CK Tanjungpinang, Minggu (20/9/2026) malam.
Musda V MUI Kepri mengangkat tema “Perkhidmatan Ulama-Ulama yang Berkelanjutan, Memperkuat Moderasi Beragama dan Harmoni Umat Menuju Kepulauan Riau yang Berkah dan Bermartabat.”
Dalam sambutannya, Ansar menegaskan bahwa Musda bukan sekadar forum untuk memilih kepengurusan baru, tetapi juga menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi, refleksi, dan memastikan keberlanjutan organisasi.
“Musyawarah daerah itu merupakan forum tertinggi bagi Majelis Ulama di daerah. Jangan kita berpikir Musda hanya bagaimana memilih ketua umum dan sekretaris. Sesungguhnya Musda juga menjadi ruang untuk evaluasi dan refleksi terhadap kerja dan kinerja organisasi,” kata Ansar.
Menurutnya, regenerasi kepemimpinan merupakan bagian penting dalam menjaga dinamika organisasi sekaligus memastikan MUI mampu terus menjawab perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
Gubernur Ansar menyapa peserta dan undangan Musda.
Ansar menyampaikan, MUI memiliki posisi strategis dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. Peran ulama tidak hanya berkaitan dengan pembinaan umat, tetapi juga penguatan nilai-nilai keislaman, pelayanan kepada masyarakat, serta mendorong perbaikan kehidupan umat.
“Majelis Ulama Indonesia adalah organisasi yang selama ini dihormati. Karena itu, Majelis Ulama memiliki tugas dan fungsi yang mulia,” ujarnya.
Perkuat Moderasi Beragama di Wilayah Perbatasan
Ansar menekankan pentingnya sinergi antara MUI, pemerintah daerah, Forkopimda, pemerintah kabupaten/kota, organisasi keagamaan, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kerukunan di Kepulauan Riau.
Ia menyebutkan, selama enam tahun terakhir Pemerintah Provinsi Kepri secara konsisten menempatkan 50 ustaz muda di pulau-pulau kecil dan wilayah perbatasan.
Program tersebut diarahkan untuk memperkuat moderasi dan toleransi beragama sekaligus memberikan pendampingan spiritual kepada masyarakat di wilayah yang memiliki tantangan geografis dan sosial tersendiri.
“Untuk apa? Menjaga moderasi dan toleransi beragama yang baik dan benar, kemudian membantu pemerintah mengatasi berbagai persoalan di tengah masyarakat,” katanya.
Menurut Ansar, penguatan kehidupan spiritual masyarakat juga penting di tengah berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan keluarga yang dapat memengaruhi kehidupan masyarakat.
“Perlu ada benteng-benteng spiritual yang andal. Ini harus kita jadikan benteng yang baik,” ujarnya.
Selain penempatan ustaz muda, Pemerintah Provinsi Kepri juga memberikan dukungan kepada berbagai unsur masyarakat yang berkontribusi dalam pembinaan umat. Ansar menyebutkan, penerima dukungan tersebut mencapai lebih dari 13 ribu orang, termasuk guru TPG, imam masjid, dan berbagai komponen masyarakat lainnya.
Pemprov Kepri juga memberikan bantuan kepada rumah ibadah. Pada tahun ini, sebanyak 237 rumah ibadah mendapatkan bantuan secara bertahap, dengan perhatian khusus kepada rumah ibadah yang berada di pulau-pulau terluar dan wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan.
Kepri Pertahankan Kerukunan di Tengah Keberagaman
Ansar mengatakan, keberagaman masyarakat Kepri merupakan kekuatan yang harus terus dijaga. Menurutnya, capaian pembangunan daerah tidak hanya diukur dari indikator ekonomi, tetapi juga dari kemampuan masyarakat menjaga kerukunan dan keharmonisan.
Ia menyebut indeks moderasi beragama Kepri berada di kisaran 80 dan menempatkan Kepri dalam kelompok lima besar secara nasional.
Menurut Ansar, capaian tersebut tidak terlepas dari kerja sama antara pemerintah, ulama, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh masyarakat.
“Walaupun kita sangat heterogen, hampir tidak terjadi konflik. Konflik yang ada lebih bersifat antarperorangan. Antarsuku dan antaragama kita jaga dan kita pelihara,” katanya.
Ansar Tekankan Independensi MUI
Menutup sambutannya, Ansar berharap Musda V MUI Kepri dapat berlangsung secara musyawarah dan menghasilkan kepemimpinan yang mampu melanjutkan pengabdian organisasi.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga independensi MUI sebagai organisasi keumatan.
“Jaga MUI tetap menjadi organisasi yang independen, bukan organisasi politik. Silakan berafiliasi ke partai politik apa pun secara individu, tetapi jangan membawa nama dan jabatan yang melekat di MUI,” tegasnya.
Ansar berharap kepengurusan MUI Kepri ke depan terus memperkuat kerja sama dengan pemerintah tanpa kehilangan independensi sebagai lembaga yang berperan dalam pembinaan umat.
“Doa dan dukungan dari tokoh-tokoh Majelis Ulama di tingkat daerah maupun pusat sangat kami perlukan dalam membangun dan memajukan daerah kita,” katanya.
Musda V MUI Kepri turut dihadiri Sekretaris Jenderal MUI Pusat Amirsyah Tambunan, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat Yusnar Yusuf, Wakil Ketua III DPRD Kepri Bakhtiar, Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah, jajaran Forkopimda, Kepala Kanwil Kemenag Kepri Zoztafia, Kepala Kanwil Haji dan Umrah Kepri Muhammad Syafi’i, Ketua MUI Kepri Bambang Maryono, para kepala OPD Provinsi Kepri, pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, serta Ketua MUI kabupaten/kota se-Kepri. (Red)
