LantakNews.Com. Anambas-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Anambas mulai melakukan penyesuaian anggaran setelah mengalami defisit lebih dari Rp100 miliar pada triwulan pertama APBD 2026.
Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, mengatakan tekanan fiskal dipicu lambannya transfer keuangan daerah (TKD) serta penurunan dana bagi hasil (DBH). Kondisi ini berdampak langsung terhadap pelaksanaan sejumlah program pembangunan.
“Di triwulan pertama ini kita sudah mengalami defisit lebih dari Rp100 miliar dari total APBD Rp840 miliar,” ujar Aneng, Senin (6/4).
Menurutnya, pemerintah daerah bersama DPRD telah menggelar rapat untuk merumuskan langkah penanganan. Salah satu kebijakan yang diambil adalah melakukan efisiensi dan pergeseran anggaran.
Sejumlah kegiatan yang dinilai tidak mendesak atau tidak berdampak langsung bagi masyarakat diputuskan untuk ditunda, bahkan dicoret dari rencana anggaran tahun ini.
“Beberapa kegiatan yang tidak terlalu penting sudah kita coret. Anggarannya dialihkan ke program yang lebih prioritas,” tegasnya.
Aneng menjelaskan, anggaran yang dialihkan tersebut difokuskan pada sektor yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti bantuan sosial dan pembiayaan iuran BPJS Kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
Selain itu, pemerintah daerah memastikan layanan dasar tetap berjalan optimal meskipun kondisi fiskal sedang tertekan.
“Prioritas kita sekarang memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan dasar, termasuk kesehatan dan bantuan sosial,” katanya.
Ia menegaskan, langkah efisiensi dilakukan secara selektif agar tidak membebani masyarakat. Pemkab juga untuk sementara belum dapat menjalankan pembangunan fisik secara maksimal pada tahun ini.
“Fokus kita menyehatkan kondisi fiskal dan menjaga pelayanan publik tetap berjalan,” ujarnya.
Sementara itu, untuk belanja rutin seperti gaji pegawai dipastikan tetap aman dan tidak mengalami perubahan. Sebelumnya, pemerintah daerah telah melakukan penyesuaian melalui pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Pemkab Anambas berharap kondisi keuangan daerah dapat segera membaik seiring normalisasi transfer dari pemerintah pusat dan peningkatan pendapatan daerah.
