Lantaknews.com. Dompak- Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kepulauan Riau memimpin High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi Kepulauan Riau yang berlangsung di Balairung Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Dompak, Senin (3/8/2026).
Rapat tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di Provinsi Kepulauan Riau di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi daerah kepulauan.
Gubernur Ansar berharap sinergi antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Bank Indonesia, Bulog, Badan Karantina, serta seluruh instansi terkait terus diperkuat melalui berbagai program seperti gerakan pasar murah, penguatan produksi pangan lokal, serta pengendalian distribusi komoditas strategis.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan memberikan manfaat optimal apabila inflasi tidak dapat dikendalikan karena kenaikan harga akan menggerus daya beli masyarakat.
“Karena itu, pemerintah pusat bersama seluruh pemerintah daerah secara rutin melakukan evaluasi perkembangan inflasi setiap minggu. Ini menunjukkan bahwa pengendalian inflasi menjadi perhatian serius pemerintah,” katanya.
Ansar menjelaskan, sebagai provinsi kepulauan, Kepulauan Riau memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga pasokan kebutuhan pokok dan stabilitas harga. Kondisi geografis yang terdiri atas ribuan pulau menyebabkan distribusi logistik membutuhkan perhatian khusus.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Kepulauan Riau pada periode terakhir tercatat sebesar 4,24 persen, masih berada di atas target inflasi nasional sebesar 2,5 persen ±1 persen.
“Karena Kepri bukan daerah penghasil berbagai komoditas pangan, maka kita harus terus memperkuat komunikasi dan sinergi melalui TPID. Setiap faktor penyebab inflasi harus kita identifikasi dan ditangani bersama secara cepat dan tepat,” jelasnya.
Gubernur juga mengingatkan bahwa penyebab inflasi dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal. Oleh karena itu, pemerintah harus fokus melakukan intervensi terhadap komoditas strategis yang memberikan kontribusi besar terhadap kenaikan harga.
Sumber: MC Kepri
Editor : Redaksi
