LantakNews.Com. Kota Tanjungpinang – Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) merespons cepat setiap persoalan masyarakat, termasuk isu yang berkembang di media sosial.
Arahan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Perangkat Daerah Bulan April 2026 di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, Selasa (14/4).
Ia meminta persoalan yang telah dibahas segera ditindaklanjuti di lapangan dan tidak kembali muncul dalam pembahasan berikutnya.
“Persoalan yang sudah kita bahas harus segera ditindaklanjuti. Jangan sampai berulang dalam rapat berikutnya,” ujarnya.
Selain itu, OPD perlu lebih peka melihat dinamika informasi publik, baik di media sosial maupun media penyiaran. Dinas Komunikasi dan Informatika berperan menyampaikan kebijakan pemerintah sekaligus memberi penjelasan atas berbagai isu yang berkembang di masyarakat.
Seluruh perangkat daerah juga diminta cepat menyampaikan data dan perkembangan di lapangan secara terbuka, agar setiap persoalan bisa segera dikomunikasikan dan diklarifikasi.
“Kalau ada persoalan di masyarakat, jangan dibiarkan. Segera sampaikan data dan informasinya ke Dinas Kominfo agar bisa segera dikomunikasikan dan diklarifikasi bersama,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut juga membahas sejumlah program daerah, mulai dari kampung nelayan merah putih, realisasi pajak, pengembangan UMKM, disiplin aparatur sipil negara, hingga kondisi ekonomi.
Dalam rapat itu, Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Raja Ariza, menyampaikan kondisi ekonomi daerah masih relatif stabil dengan pertumbuhan sekitar 3,31 persen. Ketersediaan barang dan harga kebutuhan pokok selama Ramadan dan Idulfitri tetap terjaga.
“Secara umum kondisi ekonomi kita masih stabil. Ketersediaan barang dan harga kebutuhan pokok juga terjaga melalui kerja sama dan intervensi pasar,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan perlunya langkah lanjutan untuk menjaga inflasi, termasuk melalui pelaksanaan operasi pasar murah.
“Untuk menjaga inflasi, OPD terkait perlu mulai menyiapkan langkah-langkah seperti operasi pasar murah,” katanya.
Di sektor pendapatan, realisasi pajak daerah hingga Maret tercatat sekitar Rp50 miliar. Penerimaan ini akan terus didorong melalui koordinasi antarperangkat daerah serta pengembangan potensi objek pajak baru.
“Kita akan terus dorong peningkatan penerimaan, termasuk melalui penguatan koordinasi dan pengembangan objek pajak baru,” ujarnya
