LantakNews.Com. Jakarta-Model pembangunan negara otoriter kembali menjadi perbincangan dalam forum intelektual nasional. Dalam Seminar dan Halal Bihalal 1447 H yang digelar Forum Ikatan Silaturahmi Alumni HMI MPO di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), isu perbandingan antara kemajuan Republik Rakyat China (RRC) dan demokrasi Indonesia menjadi sorotan utama.
Mantan Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan dalam paparannya menyinggung fenomena negara otoriter yang mampu melesat secara ekonomi dan tata kelola, berbeda dengan negara demokrasi yang dinilai masih tersandera praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Menurutnya, kemajuan RRC tidak bisa dilepaskan dari penerapan meritokrasi yang ketat, termasuk penegakan hukum tanpa kompromi terhadap korupsi.
“Negara seperti RRC menunjukkan bahwa ketegasan terhadap koruptor menjadi fondasi penting dalam membangun peradaban. Ini berbeda dengan kondisi kita yang masih berjuang melawan KKN,” ujar Anies dalam forum tersebut.
Ia membandingkan dengan negara-negara otoriter lain seperti Myanmar dan Korea Utara yang tidak menunjukkan kemajuan signifikan, sehingga menurutnya RRC menjadi anomali dalam lanskap politik global.
Dorongan Meritokrasi di Indonesia
Gagasan meritokrasi juga disuarakan oleh akademisi dan aktivis, termasuk Dr. Ubedilah Badrun dari UNJ, yang bersama sejumlah kader HMI mendorong sistem berbasis kompetensi dan integritas dalam tata kelola negara.
Forum tersebut menilai bahwa Indonesia membutuhkan ketegasan hukum yang lebih kuat untuk menekan praktik korupsi yang dinilai masih mengakar.
Halal Bihalal Jadi Ruang Refleksi Politik
Acara yang mengusung tema penguatan ukhuwah dan perlawanan terhadap imperialisme itu juga menjadi ruang refleksi kondisi global dan nasional.
Sejumlah tokoh hadir, di antaranya anggota DPR dari PKS, akademisi, serta para alumni HMI lintas generasi. Panel diskusi turut menghadirkan Tamsil Linrung dari DPD RI.
Dalam forum tersebut, kritik juga diarahkan pada dinamika global, termasuk konflik geopolitik dan isu Palestina yang dinilai sebagai ujian bagi nilai-nilai demokrasi dunia.
Rangkaian Agenda Anies dan Respons Publik
Sehari setelah acara di Jakarta, Anies dijadwalkan menghadiri Halal Bihalal Alumni HMI MPO di Yogyakarta, serta agenda serupa di Jawa Timur pada 25 April 2026.
Sebelumnya, kehadiran Anies dalam berbagai kegiatan Halal Bihalal relawan juga disebut menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat, dengan antusiasme tinggi dari peserta yang hadir.
Dalam salah satu kesempatan, Anies menekankan pentingnya kebersamaan sebagai fondasi perubahan sosial dan politik.
“Perubahan lahir dari kebersamaan dan kepercayaan, bukan kerja individu semata,” ujarnya.
Kritik terhadap Kondisi Demokrasi
Forum tersebut juga menyoroti kondisi demokrasi Indonesia yang dinilai mengalami tekanan, termasuk meningkatnya kriminalisasi terhadap aktivis.
Sebaliknya, fenomena kedekatan emosional antara Anies dan masyarakat disebut sebagai indikator kerinduan publik terhadap kepemimpinan alternatif.
“Rakyat merasakan energi berbeda ketika bertemu langsung dengan Anies,” ujar salah satu peserta.
Penutup
Diskursus mengenai efektivitas sistem otoriter versus demokrasi kembali mengemuka, dengan RRC dijadikan contoh keberhasilan meritokrasi dalam sistem non-demokratis.
Namun, para pembicara sepakat bahwa Indonesia tidak harus meniru sistem otoriter, melainkan memperkuat demokrasi dengan penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan.
Momentum Halal Bihalal pun tidak hanya menjadi tradisi silaturahmi, tetapi juga ruang konsolidasi gagasan untuk masa depan bangsa.
