Lantaknews.com. Batam-Keputusan Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, merupakan sinyal kuat bahwa pemerintah pusat menaruh perhatian serius terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pergantian kepemimpinan tersebut dilakukan setelah evaluasi selama sekitar 1,5 tahun pelaksanaan program, dengan sejumlah catatan terkait kedisiplinan SOP, tata kelola kelembagaan, serta pengawasan kualitas makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat.
Program MBG merupakan salah satu program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi. Namun, berbagai persoalan yang muncul di sejumlah daerah menunjukkan bahwa tantangan terbesar program ini berada pada aspek implementasi. Evaluasi pemerintah pusat yang menyoroti persoalan SOP dan kualitas makanan menjadi indikator bahwa masih terdapat kesenjangan antara desain kebijakan dan praktik di lapangan.
Kondisi tersebut relevan untuk menjadi bahan refleksi dalam pelaksanaan MBG di Kepulauan Riau. Sebagai daerah kepulauan yang memiliki karakteristik geografis berbeda dengan wilayah daratan, distribusi bahan pangan, rantai pasok logistik, kualitas penyimpanan makanan, serta pengawasan dapur pelayanan menjadi tantangan yang lebih kompleks. Tingginya biaya distribusi antar pulau berpotensi memengaruhi kualitas bahan baku apabila tidak disertai sistem pengawasan yang memadai.
Secara empiris, pelaksanaan kebijakan publik di wilayah kepulauan sering menghadapi persoalan koordinasi lintas sektor, keterbatasan infrastruktur pendukung, dan disparitas pelayanan antar wilayah. Oleh karena itu, keberhasilan MBG di Kepulauan Riau tidak cukup hanya mengandalkan instruksi pusat, melainkan membutuhkan penguatan kapasitas pemerintah daerah, sekolah, penyedia layanan pangan, dan sistem monitoring yang berbasis data.
Evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kepulauan Riau tidak dapat dilepaskan dari sejumlah peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik adalah dugaan keracunan makanan yang menimpa ratusan penerima manfaat di Kabupaten Kepulauan Anambas pada April 2026. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bahkan menghentikan sementara operasional SPPG Air Asuk sambil menunggu hasil investigasi lebih lanjut. Sebanyak 155 orang dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan program MBG, termasuk siswa, orang tua, dan lansia yang turut mengonsumsi makanan tersebut di rumah.
Sebelumnya, pada akhir 2025, dugaan keracunan juga terjadi di Kota Batam. Berdasarkan hasil skrining kesehatan yang dilakukan pihak sekolah, sebanyak 227 siswa dilaporkan mengalami gejala seperti mual dan diare setelah mengonsumsi makanan dari program MBG. Akibat insiden tersebut, pasokan MBG ke sekolah terkait sempat dihentikan sementara sebagai langkah mitigasi risiko.
Menurut Muryadi Aguspriawan, Presiden BEM Universitas Riau Kepulauan 2024 dan Koordinator Wilayah BEM SI Sumatera Bagian Utara 2025, kasus-kasus yang terjadi di Kepulauan Riau harus menjadi alarm bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat sistem pengawasan program.
“Pencopotan Kepala BGN harus dibaca sebagai momentum pembenahan sistemik. Fakta adanya dugaan keracunan massal di Anambas dan Batam menunjukkan bahwa masih terdapat persoalan dalam rantai pengawasan program MBG. Pemerintah tidak cukup hanya mengejar target kuantitatif penerima manfaat, tetapi juga harus memastikan kualitas, keamanan, dan standar pelayanan gizi yang diberikan kepada masyarakat.”
Lebih lanjut, Muryadi menilai bahwa karakteristik geografis Kepulauan Riau yang terdiri dari wilayah kepulauan menuntut adanya standar pengawasan yang lebih ketat dibanding daerah daratan. Distribusi bahan pangan lintas pulau, keterbatasan fasilitas penyimpanan, serta rentang pengawasan yang luas berpotensi meningkatkan risiko apabila tidak diimbangi dengan sistem kontrol yang efektif dan berbasis evaluasi berkala.
Dengan demikian, pergantian kepemimpinan BGN seharusnya menjadi momentum untuk melakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola SPPG dan pelaksanaan MBG di Kepulauan Riau. Evaluasi tersebut penting agar program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi generasi muda tidak justru menimbulkan persoalan baru yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap kebijakan strategis nasional.
