Lantaknews.com. Dompak-Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan desa.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad saat menghadiri kegiatan Optimalisasi Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) dalam Mendukung Program Prioritas Nasional, Jaga Dapur MBG dan Jaga Indonesia Pintar, serta Pengukuhan DPD-DPC ABPEDNAS dan Srikandi Jaga Desa se-Provinsi Kepulauan Riau di Hotel Bintan Agro, Rabu (26/8/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI Dr Reda Manthovani, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa La Ode Ahmad P. Bolombo, Ketua Umum DPP ABPEDNAS Indra Utama, Sekjen DPP ABPEDNAS Adhitya Yusma Perdana, Kepala Sekretariat DPP ABPEDNAS Subeno, Ketua Umum DPP Srikandi Jaga Desa Ella Nurlaela Tubagoes, serta Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri Dr Transiswara Adhi.
Dalam kegiatan tersebut, Nyanyang Haris Pratamura dikukuhkan sebagai Ketua DPD ABPEDNAS Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan Nenny Dwiyana dikukuhkan sebagai Ketua DPD Srikandi Jaga Desa Provinsi Kepulauan Riau. Prosesi pengukuhan ditandai dengan pembacaan naskah pengukuhan oleh Ketua Umum DPP ABPEDNAS Indra Utama.
Dalam sambutannya, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI Reda Manthovani menjelaskan bahwa program Jaga Desa dikembangkan untuk memperkuat upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad bersama Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI Dr Reda Manthovani dan Wagub Nyanyang pada pengukuhan pengurus ABPEDNAS se Provinsi Kepulauan Riau.
Menurutnya, sinergi Jaga Desa dengan sistem keuangan desa memungkinkan proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa dapat dipantau secara lebih efektif. Kejaksaan juga menggandeng ABPEDNAS untuk memperkuat verifikasi dan pengawasan berbasis masyarakat melalui anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
“Dengan demikian, para anggota BPD bisa langsung berkoordinasi dengan kejaksaan negeri. Jadi tidak ada batas lagi, langsung melaporkan kondisi yang ditemukan di lapangan,” jelasnya.
Reda menambahkan, peran BPD dan Jaga Desa ke depan tidak hanya berkaitan dengan pengawasan, tetapi juga dapat diarahkan untuk mendukung optimalisasi potensi ekonomi desa serta memastikan program pemerintah dapat diterima masyarakat yang tepat sasaran.
Termasuk di dalamnya program Jaga Indonesia Pintar, melalui verifikasi masyarakat penerima manfaat di tingkat desa sehingga bantuan pendidikan dapat disalurkan kepada warga yang benar-benar memenuhi kriteria.
Gubernur Ansar menyampaikan apresiasi atas kehadiran jajaran Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, ABPEDNAS dan Srikandi Jaga Desa di Kepulauan Riau. Menurutnya, kolaborasi tersebut memiliki arti penting bagi Kepri yang memiliki karakteristik sebagai provinsi kepulauan dan perbatasan.
“Kita yakin kehadiran ABPEDNAS dan Srikandi Jaga Desa ini memiliki peran yang sangat strategis sebagai ajang musyawarah antardesa, membantu mempercepat pengembangan potensi desa, membangun inovasi masyarakat di desa dan yang paling penting menjaga keutuhan NKRI,” ujar Ansar.
Gubernur menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kepri bersama pemerintah kabupaten dan kota untuk mengoptimalkan peran ABPEDNAS dan Srikandi Jaga Desa, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Yang penting kita bekerja keras menjaga keamanan, menjaga keutuhan negeri ini. Agar desa-desa kuat, insyaallah negara akan hebat,” katanya.
Ansar juga mengingatkan bahwa posisi Kepri sebagai provinsi perbatasan dengan wilayah yang sebagian besar berupa lautan menjadikan keberadaan desa, khususnya desa-desa pesisir dan pulau terluar, memiliki posisi strategis dalam menjaga keutuhan wilayah Indonesia.
Gubernur Ansar menegaskan Pemprov Kepri bersama pemerintah kabupaten dan kota berkomitmen mengawal pelaksanaan program-program strategis pemerintah pusat yang menjadi prioritas nasional.
Ia menyebut sejumlah program yang tengah berjalan di Kepri, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah mencapai 87,47 persen atau menjangkau 594.278 orang melalui 240 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di tujuh kabupaten/kota.
Selain itu, terdapat program Kampung Nelayan Merah Putih serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang terus didorong pelaksanaannya di wilayah Kepri.
Menurut Ansar, keberadaan Jaga Desa, ABPEDNAS dan Srikandi Jaga Desa dapat menjadi mitra penting pemerintah dalam memastikan program-program tersebut berjalan secara efektif hingga ke tingkat masyarakat.
“Kita terus mengawal dan tentunya ABPEDNAS dan Srikandi Jaga Desa nanti menjadi mitra penting kita untuk memastikan program-program itu berjalan sukses dan baik.” ujar Ansar.
Ia berharap penguatan sinergi antara pemerintah daerah, Kejaksaan, ABPEDNAS dan Srikandi Jaga Desa dapat memberikan dampak nyata bagi pembangunan desa di Kepri, sekaligus memastikan berbagai program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (Red)
