Panglima Utama LMB Kepri Tugaskan Divisi Ketenagakerjaan Advokasi Kasus PHK Sepihak di Batam Dewi Ansar Kukuhkan Pengurus YKI Natuna, Perkuat Edukasi dan Pencegahan Kanker Wagub Nyanyang Hadiri Festival Seni Bela Diri Kepri 2026, Dimeriahkan Pertunjukan Bela Diri Shaolin hingga Pertunjukan Kembang Api Amsakar Gesa Perbaikan Jalan Trans Barelang-Tanjung Banun, Pastikan Akses Warga Lancar Senam Sehat Bersama Ribuan Warga, Amsakar Ajak Masyarakat Terapkan Hidup Sehat Isu Perkotaan Pemuda Butuh Sikap Kepemerintahan: Bukan Hanya Ruang Hidup, Palembang Mesti Jadi Ruang Tumbuh

Batam

Panglima Utama LMB Kepri Tugaskan Divisi Ketenagakerjaan Advokasi Kasus PHK Sepihak di Batam

badge-check


					Panglima Utama LMB Kepri Tugaskan Divisi Ketenagakerjaan Advokasi Kasus PHK Sepihak di Batam Perbesar

Lantaknews.com. Batam-Perselisihan hubungan industrial akibat dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap David Pratama, mantan Account Receivable Officer (ARO) yang ditempatkan di salah satu perusahaan pembiayaan inisial BAF untuk area Batam, mulai mendapat perhatian organisasi kemasyarakatan di Kepulauan Riau. David, yang juga tercatat sebagai anggota Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Laskar Melayu Bersatu (LMB) Kepulauan Riau, meminta penyelesaian hak-hak ketenagakerjaannya serta mengadukan persoalan ini ke jajaran pimpinan organisasinya.

David mengaku telah menghubungi Panglima Utama DPP LMB Kepri, Dato’ Farizal, pada Minggu (21/11/2026) malam untuk meminta fasilitasi atas perkara yang dialaminya. Saat dikonfirmasi media melalui sambungan seluler, Dato’ Farizal membenarkan komunikasi tersebut dan menyatakan pihaknya telah menugaskan Ketua Divisi SDM dan Ketenagakerjaan DPP LMB Kepri, Dato’ Amirul Khalish Manik, guna menyiapkan langkah advokasi yang diperlukan.

Menanggapi penugasan tersebut, Dato’ Amirul Khalish Manik menyatakan kesediaannya untuk membantu mendampingi dan mengawal penyelesaian perkara ini agar dapat ditempuh melalui jalur mediasi dengan tetap berpegang pada asas legal formal serta kaidah etik yang berlaku.

Dalam persoalan ini, terdapat sejumlah sorotan utama yang mencuat dari pihak pekerja dan pendampingan organisasi, yakni:

Sikap PT BAF terkait PHK: David menyebut perusahaan terkesan lepas tangan atas pemutusan hubungan kerja yang menimpanya, padahal selama bekerja ia ditempatkan di kantor cabang tersebut.

Ketiadaan perwakilan PT Kobus Smart Service di Batam: Sebagai perusahaan penyedia jasa alih daya (outsourcing) yang mempekerjakan David, PT Kobus Smart Service berkantor di Jakarta dan dinilai tidak memiliki perwakilan di Batam sehingga menyulitkan koordinasi langsung di daerah.

Fungsi pengawasan Disnaker Kota Batam: Muncul sorotan terhadap peran dan fungsi pengawasan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Batam dalam mengawal kepatuhan hubungan kerja serta penyelesaian sengketa ketenagakerjaan di wilayah tersebut.

Kronologi Kasus
Berdasarkan dokumen perjanjian kerja, surat keputusan PHK, dan berkas permohonan mediasi yang terlampir, rangkaian peristiwa dalam perkara ini berlangsung secara bertahap:
Pada 21 Oktober 2025: David Pratama menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor 14316/KSS/HR-R/PKWT12/X/2025 bersama PT Kobus Smart Service yang diwakili Head of People Partner, Immer Sinaga. Kemudian pada periode 26 Oktober 2025 – 25 Oktober 2026: Masa berlaku efektif PKWT ditetapkan selama satu tahun dengan gaji pokok Rp4.990.000 per bulan, serta penempatan sebagai Account Receivable Officer (ARO) di PT Bussan Auto Finance Area Office Batam (beralamat di Baloi Mas Asri Blok Intan No. 5 & 6, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam).

Sebelum 2 Februari 2026: Sengketa bermula dari proses pengalihan pembiayaan kredit satu unit mobil Toyota Calya tipe G warna merah bernomor polisi BP 1258 OM dari debitur lama ke pihak lain. Ketika debitur baru kesulitan membayar angsuran dan meminta bantuan agar kendaraan tidak ditarik PT BAF Area Office Batam, David membantu pembayaran angsuran sementara sambil menunggu kondisi keuangan debitur membaik dengan kesepakatan penebusan. David mengklaim langkah itu dilakukan dengan itikad baik untuk mencegah kredit macet dan tanpa keuntungan pribadi, serta telah diklarifikasi secara internal sebelum PHK dijatuhkan.

2 Februari 2026: PT Kobus Smart Service menerbitkan Surat Keputusan Pimpinan Perusahaan Nomor 07613/KSS/HR-IR/II/2026 tentang Pengakhiran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang ditandatangani Immer Sinaga. Perusahaan menilai David tidak melaporkan atau mengambil tindakan pencegahan atas hal yang membahayakan serta menukar atau mengambil alih barang/fasilitas milik perusahaan, debitur, atau mitra usaha tanpa prosedur resmi, sehingga dinilai melanggar PKWT Pasal 10 Ayat (3) huruf x terkait perbuatan yang sengaja merugikan perusahaan dan/atau klien maupun pihak lain. Dalam keputusan itu, status BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan juga disebutkan akan dinonaktifkan sesuai aturan yang berlaku.

11 Juni 2026: Melalui kuasa hukumnya dari Kantor Hukum Serlina Gultom, S.H., M.H & Partners, David menyampaikan Surat Somasi Nomor 012/SOM/KHSG/VI/2026 sekaligus permintaan perundingan bipartit kepada perusahaan.

18 Juni 2026: Perusahaan memberikan jawaban tertulis melalui Surat Nomor 275/HR-Legal/VI/2026, namun perundingan bipartit secara langsung disebut tidak pernah terlaksana sehingga sengketa belum mencapai kesepakatan.

1 Oktober 2026: Kuasa hukum David mengajukan Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial dan Penyelesaian Melalui Mediasi (Surat Nomor 012/SP-KHSG/IX/2026) kepada Kepala Disnaker Kota Batam. Dalam permohonan tersebut, pihak pemohon menuntut penyelesaian hak berupa sisa cuti 12 hari kerja sebesar Rp1.996.000, uang kompensasi sebesar Rp24.950.000, dan upah sisa kontrak kerja sebesar Rp39.920.000.

Tanggapan dan Posisi Pihak Terkait
Dalam berkas terlampir, posisi PT Kobus Smart Service tercermin pada Surat Keputusan PHK tertanggal 2 Februari 2026 yang menyatakan pemutusan hubungan kerja dilakukan berdasarkan pelanggaran ketentuan PKWT Pasal 10 Ayat (3) huruf x serta kewajiban pengembalian aset dan penyelesaian kewajiban oleh pekerja. Berkas juga mencatat adanya balasan tertulis perusahaan bernomor 275/HR-Legal/VI/2026 pada 18 Juni 2026 atas somasi pihak pekerja.

Namun, dokumen terlampir tidak memuat isi rinci balasan tertulis tersebut maupun tanggapan resmi terbaru dari manajemen PT Kobus Smart Service, PT Bussan Auto Finance, dan Disnaker Kota Batam terkait aduan dan tuntutan hak yang diajukan David.

Sementara itu, David menegaskan bahwa hak-haknya sebagai pekerja akibat pengakhiran hubungan kerja tersebut harus segera diselesaikan oleh pihak perusahaan.

Penulis: Nasir Thahar
Editor  : Redaksi

Baca Lainnya

Amsakar Gesa Perbaikan Jalan Trans Barelang-Tanjung Banun, Pastikan Akses Warga Lancar

21 November 2026 - 12:29 WIB

Senam Sehat Bersama Ribuan Warga, Amsakar Ajak Masyarakat Terapkan Hidup Sehat

21 November 2026 - 12:21 WIB

Semarak GEMA Batam ASRI: Amsakar Achmad Dorong Komitmen Wujudkan Indonesia ASRI

21 November 2026 - 00:18 WIB

Amsakar Pimpin Gerakan Indonesia ASRI di Batam, 3.000 Personel Bergerak Serentak

20 November 2026 - 18:13 WIB

BPSK Kota Batam Periksa Dugaan Klausula Baku “DP Hangus”

20 November 2026 - 12:04 WIB

Trending di Batam