Gelorakan Semangat Keteladanan Rasulullah, KKN Kelompok II UINSU 2026 Semarakkan Maulid Nabi di Desa Budaya Lingga, Tebarkan Dakwah dan Kepedulian bagi Yatim, Piatu, serta Kaum Dhuafa. Mahasiswa/i KKN Kelompok II UINSU Dorong UMKM Desa Budaya Lingga Naik Kelas melalui QRIS dan Rebranding Terong “Bre Tepu” Menjaga Generasi, Menjemput Masa Depan: KKN Kelompok II UINSU 2026 Gaungkan Gerakan Cegah Stunting di Desa Budaya Lingga Aktif Di BRICS, Ketua Umum PB PII AMSAL : Langkahnya Presiden Probowo Tepat dan Strategis KETUM LAM BATAM MINTA SEMUA PIHAK UNTUK DAPAT MENAHAN DIRI DAN MENJAGA BATAM TETAP AMAN, DAMAI DAN KONDUSIF Jihan Abdullah Terpilih Menjadi Ketua Umum DPP Hima Kosgoro1957 pada Mubeslub HIMA Kosgoro1957 yang diselenggarakan oleh PPK Kosgoro1957

Batam

Dorong Percepatan Investasi, BP Batam Perkuat Tata Kelola Pertanahan melalui Pelaporan Mandiri LMS

badge-check


					Dorong Percepatan Investasi, BP Batam Perkuat Tata Kelola Pertanahan melalui Pelaporan Mandiri LMS Perbesar

Lantaknews.com. Batam-Badan Pengusahaan (BP) Batam mewajibkan seluruh penerima alokasi tanah yang belum melaksanakan pembangunan untuk memperbarui data dan melaporkan progres pembangunan paling lambat 31 Agustus 2026 melalui Land Management System (LMS).

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut PP Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar dan Peraturan Kepala BP Batam Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Pertanahan, sebagai upaya memperkuat tata kelola pertanahan serta mendorong percepatan investasi di Batam.

Regulasi tersebut menjadi dasar bagi BP Batam untuk mengevaluasi pemanfaatan lahan. Tanah yang tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya dapat ditertibkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengatakan penguatan tata kelola pertanahan ini bertujuan menciptakan kepastian hukum, meningkatkan transparansi, dan memastikan lahan dimanfaatkan secara produktif.

“Kami mengimbau seluruh penerima alokasi tanah untuk segera melakukan pemutakhiran data dan menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan sebelum batas waktu yang telah ditetapkan. Kepatuhan terhadap ketentuan ini akan mendukung terwujudnya pengelolaan pertanahan yang lebih tertib, transparan, akuntabel dan berkelanjutan,” ujar Amsakar, Kamis (30/7/2026).

Selain memperbarui data, penerima alokasi tanah juga wajib menyampaikan laporan yang memuat lokasi lahan, rencana pembangunan, progres perizinan, perkembangan pembangunan, serta kendala yang dihadapi.

Data tersebut akan menjadi salah satu dasar evaluasi pemanfaatan lahan agar setiap alokasi tanah memberikan manfaat optimal bagi investasi dan pembangunan daerah.

BP Batam menegaskan, seluruh data dan dokumen yang disampaikan melalui LMS harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang tidak benar maupun keterlambatan pelaporan akan dikenai evaluasi dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui penguatan tata kelola pertanahan berbasis sistem digital, BP Batam berharap pemanfaatan lahan di Batam semakin tertib, transparan, produktif, serta mampu meningkatkan daya saing Batam sebagai kawasan investasi unggulan di Indonesia. (EI)

Sumber: MC BP Batam
Editor   : Redaksi

Baca Lainnya

KETUM LAM BATAM MINTA SEMUA PIHAK UNTUK DAPAT MENAHAN DIRI DAN MENJAGA BATAM TETAP AMAN, DAMAI DAN KONDUSIF

14 September 2026 - 15:32 WIB

Amsakar: Mahasiswa UNIBA Harus Kritis dan Adaptif serta Unggul di Era Digital

14 September 2026 - 14:18 WIB

Bersama TP-PKK Batam, Amsakar Serahkan Bantuan Sarana Perikanan dan Tekankan Pemberdayaan Masyarakat

14 September 2026 - 09:10 WIB

Kendalikan Inflasi, Pemko Batam Gelar Operasi Pasar Murah di Enam Lokasi

14 September 2026 - 08:20 WIB

Amsakar: Budaya Melayu Perkuat Identitas dan Pariwisata Batam

14 September 2026 - 05:55 WIB

Trending di Batam