Lantaknews.com. Kota Tanjungpinang – Wakil Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza meminta penanganan HIV/AIDS menjadi prioritas bersama agar layanan bagi orang dengan HIV/AIDS (ODHIV) tetap berjalan berkelanjutan di tengah keterbatasan pendanaan program kesehatan.
Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Advokasi Strategis Building Awareness and Mobilizing Domestic Resources Workshop for Sustainability of HIV Program di Aston Tanjungpinang Hotel and Conference Center, Senin (11/5/2026).
Menurut Raja Ariza, selama ini banyak program sosial dan kesehatan, termasuk penanganan HIV/AIDS, mendapat dukungan dari NGO dan lembaga donor luar negeri. Namun kondisi global membuat kemampuan pendanaan mereka mulai terbatas.
“Ini warning bagi kita. Jangan sampai nanti NGO melepas bantuan, sementara pemerintah belum siap mengambil alih,” katanya.
Ia menyebut penanganan HIV/AIDS tidak bisa hanya dibebankan kepada komunitas sosial. Keterlibatan pemerintah daerah, sektor swasta, hingga lembaga masyarakat diperlukan agar upaya pencegahan tetap berjalan.
“Kalau anggaran pemerintah terbatas, persoalan ini harus dipikul bersama. Minimal ada prioritas untuk penanganan penyakit ini,” ujarnya.
Karena itu, ia berharap keterlibatan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial atau CSR dapat membantu keberlanjutan layanan HIV/AIDS.
Saat ini, lanjut Raja Ariza, jumlah penderita HIV/AIDS di Kepulauan Riau mendekati 4.000 orang. Sementara di Tanjungpinang, sekitar 1.000 orang masih membutuhkan layanan dan pengawasan rutin.
Meski belum sepenuhnya mencapai target, penanganan HIV/AIDS di Tanjungpinang mulai menunjukkan perkembangan positif.
“Ini tantangan bagi kita di tengah keterbatasan anggaran. Tapi kalau dilakukan bersama-sama, persoalan ini bisa kita atasi agar penyakit ini tidak terus berkembang,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Yayasan Komunitas Peduli AIDS Kepri (Kompak), Harmoni, menjelaskan kegiatan ini digelar untuk mencari solusi keberlanjutan program HIV/AIDS setelah sejumlah pendanaan donor mulai berakhir.
Sejak 2019, program pendampingan ODHIV di Tanjungpinang mendapat dukungan dari lembaga donor internasional. Namun sebagian bantuan dijadwalkan selesai pada 2026.
Selain memberi dukungan psikososial, komunitas juga membantu memastikan pasien tetap menjalani terapi ARV secara rutin.
“Kami berharap ada dukungan dari pemerintah maupun nonpemerintah agar program pencegahan HIV/AIDS di Tanjungpinang tetap berjalan,” terangnya.
Dalam forum itu turut disampaikan komitmen donor global terhadap pendanaan kesehatan terus menurun. The Global Fund pada 2025 memangkas pendanaan sebesar 9,26 persen dari skema hibah yang berjalan.
Di sisi lain, efisiensi anggaran pemerintah pusat ikut berdampak terhadap pembiayaan program kesehatan, termasuk HIV, TB, dan malaria.
Data Kementerian Kesehatan RI per Juni 2025 mencatat dari estimasi total orang dengan HIV di Indonesia, sebanyak 353.694 orang atau 63 persen telah teridentifikasi. Dari jumlah tersebut, 249.808 orang sudah memulai pengobatan ARV dan 139.958 di antaranya mencapai virus tersupresi. (Red)
